Penulis
 |
| Photo by Jacek Dylag on Unsplash - |
Konvensi Eropa Tentang Hak Asasi Manusia atau ECHR telah memperlihatkan perubahan besar pada kerangka hukum negara-negara di Eropa.
Dengan memaksakan kebebasan fundamental dalam bentuk yang tidak dapat dikesampingkan, hal itu telah menciptakan sejumlah masalah hukum yang harus ditangani oleh pengadilan dalam upaya untuk meningkatkan hak asasi manusia.
Berbeda dengan AS, yang telah mempertahankan kebebasan fundamental melalui konstitusi definitifnya, sebagian besar negara di Eropa khususnya Inggris tidak memiliki ketentuan kodifikasi yang sama bagi warganya.
Namun, disana sekarang telah direvolusi dengan ratifikasi European Convention on Human Rights (ECHR), yang menetapkan standar utama tertentu dan harus dicapai dalam kaitannya dengan setiap warga negara.
Dalam artikel ini, kita akan melihat keuntungan ECHR dan dampak luasnya terhadap berbagai konstitusi di seluruh Eropa.
Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia didirikan sebagai perjanjian internasional untuk memberikan standar yang seragam dalam perlakuan hak asasi manusia di seluruh Eropa.
Meliputi kebebasan dasar seperti hak untuk hidup, hingga isu-isu yang lebih rumit seperti hak untuk kebebasan dan hak untuk menikah.
ECHR telah memberikan dampak yang menakjubkan di Eropa baik secara hukum maupun politik.
Dalam meloloskan undang-undang, pemerintahan di negera Eropa harus membuat undang-undang sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ECHR.
Ini berarti parlemen negara sebagai penandatangan terikat oleh pendahulunya untuk membuat undang-undang dengan cara tertentu, yang telah mengesampingkan sejumlah janji dan berarti adanya pembalikan undang-undang nasional tertentu.
Satu bidang dimana hal ini dapat menyebabkan masalah adalah dalam pandangan mengenai praktek aborsi.
Di samping perdebatan moralitas yang terus berlangsung, aborsi dianggap melanggar ketentuan hak untuk hidup di negara-negara Eropa tertentu.
Meskipun masih ada ruang lingkup yang besar untuk penyelesaiannya, hal ini berpotensi menimbulkan masalah di tahun-tahun mendatang karena semakin banyak kasus seperti ini dibawa ke pengadilan Eropa.
Bidang masalah utama lainnya adalah tentang pernikahan sesama jenis.
Hak universal untuk menikah dalam ketentuan terdahulu dapat menghentikan pernikahan sesama jenis di Eropa karena berpotensi ilegal.
Maka mengharuskan negara-negara secara aktif menyesuaikan kembali ketentuan mereka saat ini untuk menghindari diskriminasi.
Untuk alasan ini, antara lain Inggris telah mengambil tindakan proaktif mengizinkan pernikahan sesama jenis untuk menghindari rasa malu dari keputusan publik yang menentang mereka.
Ini jelas menimbulkan masalah kekuasaan dan kebebasan nasional bangsa-bangsa yang sekarang sepenuhnya terikat oleh prinsip-prinsip kebebasan Eropa, suka atau tidak suka.
Syukurlah pergolakan sosial dan hukum yang mengarah pada Eropa lebih berorientasi pada kebebasan. Ini tentu memakan waktu dan mengingat fakta bahwa ECHR telah berusia lebih dari setengah abad.
Serta dampaknya menjadi semakin jelas seiring berjalannya waktu dan saat pengadilan dihadapkan pada tantangan modern yang terletak dalam konteks ketentuan ECHR asli.
Selain itu, Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia diperbarui dan diubah secara berkala untuk memberikan konstitusi yang teguh bagi warga negara dengan tetap mempertahankan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan situasi kontemporer.
Meskipun ECHR dan ketentuan yang terkandung di dalamnya telah mendapat tentangan keras sepanjang hidup mereka, sebagian besar mereka sekarang akan setuju bahwa tingkat kepastian individu yang diberikan oleh kebebasan mendasar ini menghasilkan kualitas hidup yang lebih baik dan mengurangi ruang lingkup diskriminasi dan prasangka di seluruh Eropa.